Isi pokok UU 18 tahun 2009:

UU ini diundangkan tanggal 4 Juni 2009, semasa Presiden SBY. Terdiri dari 15 bab dan 99 pasal. Dalam bagian Menimbang disampaikan bahwa hewan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa bagi manusia yang pemanfaatannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat. Lalu, untuk mencapai maksud tersebut perlu diselenggarakan kesehatan hewan yang melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya sebagai prasyarat terselenggaranya peternakan yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal sehingga perlu didayagunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat

UU ini bertujuan:

1. mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
2. mencukupi kebutuhan pangan, barang, dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan nasional;
3. melindungi, mengamankan, dan/atau menjamin wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan;
4. mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat; dan
5. memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan.

UU ini mengatur penyelenggaraan urusan peternakan dan kesehatan hewan secra komprehensif yang meliputi  sumberdaya, budidaya ternak, panen, pasca panen, dan pemasaran, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan pemberdayaan peternak.  Hal-hal pokok yang diamanatkan berkenaan dengan: (a) penyediaan dan pengembangan benih, bibit, dan/atau bakalan dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri dan kemampuan ekonomi kerakyatan; (b) usaha peternakan dikembangkan dengan pola integrasi dengan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan kehutanan; (c) pengeluaran hewan atau ternak dan produk hewan ke luar negeri dapat dilakukan apabila produksi dan pasokan di dalam negeri telah mencukupi; (d) pemasukan ternak dan produk hewan dari luar negeri dapat dilakukan apabila produksi dan pasokan ternak dan produk hewan di dalam negeri belum mencukupi; (e) dalam rangka menjamin produk hewan asal dalam dan luar negeri yang aman, sehat, utuh, dan halal Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standardisasi, sertifikasi, dan registrasi produk Hewan.

Pemberdayaan peternak menjadi bagian penting disini. Pemberdayaan dilakukan dengan memberikan kemudahan bagi kemajuan usaha peternakan dan kesehatan hewan serta peningkatan daya saing, meliputi: meningkatkan akses pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi; pelayanan peternakan, kesehatan hewan, dan bantuan teknik; menghindari ekonomi biaya tinggi; pembinaan kemitraan; penciptaan iklim usaha yang kondusif; pemanfaatan sumber daya peternakan dan kesehatan hewan dalam negeri; fasilitasi pembentukan kawasan peternakan; fasilitasi promosi dan pemasaran; dan perlindungan harga dan produk hewan dari luar negeri.

Karena pakan merupakan biaya produksi terbesar pada usaha peternakan, sementara usaha peternakan umumnya bersifat land base, sedangkan ketersediaan padang penggembalaan umum status hukumnya tidak jelas dan keberadaannya semakin berkurang, maka usaha peternakan dikembangkan dengan pola integrasi dengan budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan, atau bidang lainnya yang terkait.

Lalu, penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan berasaskan kerakyatan dan keadilan, keterbukaan dan keterpaduan, kemandirian, kemitraan, dan keprofesionalan, serta berkelanjutan untuk kesejahteraan peternak dan masyarakat. Juga disebutkan bahwa penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan melibatkan negara dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, atau pemerintahan daerah kabupaten/kota.

*****